satumalukuID – Pariwisata di Maluku Tenggara belum dikelola optimal dalam rangka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Bupati Maluku Tenggara (Malra) M. Thaher Hanubun menegaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan daerah, hal ini didasari kondisi dan karakteristik daerah ini, yang kaya akan potensi sumber daya alam.
Dalam RPJMD arah kebijakan pembangunan pariwisata sendiri adalah bagaimana menarik wisatawan untuk berkunjung dan betah untuk tinggal.
“Artinya, segala upaya untuk mewujudkan kondisi nyaman, harus dapat kita ciptakan. Kita harus mempersiapkan diri, berbenah dan menyiapkan segala hal, yang memungkinkan berbagai elemen siap melaksanakan pelayanan pariwisata yang baik,” ujar Bupati ketika membuka Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Malra tahun 2022 bersama stakehokder di Ballroom Hotel Syafira din Langgur, Rabu (3/3/2021).
Tentunya, lanjut dia, masa pandemi Covid-19 saat ini aktivitas pariwisata juga mengalami kelesuan, dampak ekonomi bagi pelaku wisata pasti sangat tidak menguntungkan. Namun, upaya untuk mempersiapkan diri harus terus dilakukan seperti penguatan aspek Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, fasilitas dan atraksi, harus menjadi gerakan kita bersama.
Pada 2020, sudah dibentuk sejumlah Desa Wisata di Malra, ini langkah awal guna pengembangan desa dan kawasan perdesaan, sehingga inovasi desa harus dilakukan, berbagai potensi yang ada di tiap-tiap desa harus dikembangkan, dan Pemkab Malra akan memfasilitasi pengembangannya.
Bupati mengemukakan, upaya pengembangan sektor pariwisata adalah pengembangan kawasan strategis, di mana pada 2021, melalui dana pinjaman SMI, telah dianggarkan pembangunan jalan kawasan pariwisata Ngiar Warat Kei Kecil, dan pengembangan kawasan strategis lainnya, termasuk wisata di wilayah perbatasan.
“Satu hal yang paling penting, masyarakat dan kita harus siap, membuka diri untuk pembangunan dan memastikan pelayanan yang baik. Upaya promosi dan sosialisasi akan dapat berjalan optimal, jika kita benar-benar siap, baik dari aspek sarana prasarana, aksesibilitas, atraksi yang ditampilkan, serta yang terpenting dukungan masyarakat,” katanya.
Selanjutnya dalam rangka perencanaan 2022, Bupati mejelaskan, menegaskan, rancangan kegiatan yang diusulkan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh, usulan yang didanai APBN atau DAK, direkap dan disampaikan untuk dibahas dalam pembahasan Provinsi dan Nasional, data dukung tersedia guna mempermudah pengusulan.
Selain itu, upaya pemulihan ekonomi, sesuai tema pembangunan harus dilaksanakan secara serius dengan melibatkan seluruh masyarakat pelaku wisata.
“Dinas Pariwisata harus dapat juga melakukan pendampingan dan mengajak desa wisata untuk giat berinovasi, mengembangkan potensi yang dimiliki, guna mendorong pengembangan ekonomi lokal di desa,” tandas Bupati.
