satumalukuID – Musyawarah Wilayah (Muswil) IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku harus dijadikan momentum konsolidasi ideologi, organisasi, program, ide dan gagasan, kata Wakil Ketua umum DPP PPP Zainut Tauhid Sa’adi.
“48 tahun sudah PPP berkiprah, sehingga kita harus berani melakukan koreksi diri, evaluasi melihat diri secara utuh tentang siapa kita, dari mana kita, sekarang berada di mana dan mau ke mana, ” katanya di Ambon, Jumat.
Muswil DPW PPP Maluku, hendaknya dijadikan ikhtiar melakukan refleksi, evaluasi dari perjalanan panjang partai berlambang ka’bah.
Melalui Muswil ini juga, dapat meneguhkan kembali komitmen dan jati diri, partai sebagai partai Islam yang mengemban misi yang sangat mulia, dan melanjutkan risalah kenabian melaksanakan tugas amar ma’ruf.
“Melalui Muswil ini kita harus dapat menyusun rencana strategis program kerja, dengan melakukan adaptasi terhadap perubahan yang ada di tengah-tengah kita, karena hanya partai yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman yang bisa eksis dan tidak tergerus zaman, ” ujarnya.
Pihaknya berharap, PPP harus hadir menebarkan Islam yang menyejukkan, moderat, cinta damai, Islam yang merangkul bukan memukul,Iislam yang ramah bukan suka marah marah
“PPP juga harus bisa menyampaikan nilai-nilai Islam yang memberikan teladan uswah hasanah, uswatun hasanah agar masyarakat terus berada dalam bimbingan para ulama,” tandasnya.
Gubernur Maluku, Murad Ismail mengakui, Muswil PP merupakan langkah strategis bagi pengurus dan kader PPP untuk memantapkan kembali posisi perjuangan sebagai partai Islam di provinsi ini.
“Atas nama pribadi dan provinsi Maluku kami mengucapkan sukses untuk pelaksanaan Muswil IX DPW PPP,” ujar Gubernur.
Sementara itu Ketua DPW PPP Maluku Syarif Hadler menyatakan, Muswil IX DPW PPP dilakukan sebagai bagian revolusi kebangasan, dengan merajut solidaritas dan membangun kemenangan di Pemilu 2024.
PPP memilih jalan dengan menjaga persatuan pembangunan, karena itu seluruh anggota DPRD, kader dan simpatisan berjuang bersama membangun PPP tidak hanya di provinsi, kabupaten dan kota tapi juga sampai ke wilayah terluar Maluku.
