satumalukuID – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) fokus melakukan penataan destinasi pantai wisata guna menyediakan objek wisata dan lokasi memadai bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah ini.
“Kami telah meninjau tiga lokasi wisata alam di Kota Ternate dan melihat secara dekat aktivitas pelaku pariwisata di Kota Ternate, termasuk para pedagang di area pariwisata yang produktivitasnya kian hari kian menurun akibat wabah COVID-19, sehingga penataan destinasi wisata pantai agar bisa menarik minat pengunjung ke tempat wisata,” kata Plt Kepala Bappelitbangda, Rizall Marsaoly, saat mendampingi Wawali Ternate melihat perkembangan objek wisata Ternate, Sabtu.
Menurut dia, penataan destinasi wisata akan difokusken di berbagai tempat wisata yang selama ini menjadi lokasi primadona bagi pengunjung untuk berwisata seperti di Kelurahan Sulamadaha, Pantai Tobololo, Jikomalamo Danau Tolire.
Selain itu, Pemkot Ternate bakal membuka satu lokasi untuk agro wisata di Kelurahan Loto dan konsepnya adalah dengan memberdayakan petani di Kelurahan Loto untuk nanti membuka kebun mereka untuk umum pada saat musim panen dan masyarakat umum bisa masuk ke kebun warga untuk memetik langsung buah dari pohonnya.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Pemkot Ternate akan merealisasikan kebijakan pembangunan sektor pariwisata itu, sebagai wujud membangkitkan perekonomian masyarakat di kawasan Pulau Ternate.
Dia menambahkan, Pemkot Ternate juga akan mengubah seluruh kawasan kumuh Kampung Makassar Timur melalui penataan delineasi kawasan kumuh untuk dijadikan sebagai lokasi kuliner dan pengembangan Ternate di pesisir pantai dengan anggaran sebesar Rp24.6 miliar.
Dimana, untuk pembenahan kawasan kumuh Kampung Makassar Timur akan ditenderkan tahun ini dan merupakan salah satu kebijakan pusat di daerah, khususnya penanganan kawasan kumuh.
Dia mengatakan, proses tender ana bersumber dari APBN tersebut sedang dalam proses pelelangan dan proyek yang menelan anggaran pusat sebesar Rp24.656.200.000 ini, pengerjaannya bisa dipastikan segera jalan.
Selain itu, untuk sumber dana melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHNL) bank dunia, yang dikelola oleh Kementerian dan pelaksana proyek ini nantinya akan dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) PKP Malut.
