satumalukuID – Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono mengatakan, Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan (Dishub) belum tanggap dalam memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir kendaraan bermotor.
“Di Ambon, yang punya potensi untuk meningkatkan PAD, yaitu dari retribusi perparkiran. Sayang, Pemkot Ambon melalui Dishub ini belum terlalu tanggap dalam memaksimalkan potensi yang satu ini,” kata Wakil DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, di Ambon, Rabu (30/3/2022).
Menurutnya, kalau Dishub serius, maka sudah pasti Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ada di Organisasi Perangkat Daerah itu difungsikan dengan baik.
“Saya kira harus ada itikad baik dari Dishub agar retribusi parkir betul-betul dimaksimalkan. Sebab ini ladang kita untuk tingkatkan PAD Kota Ambon,” katanya.
Tapi, hingga kini, Rustam menilai kerja maksimal UPTD belum keliatan. Padahal, Ambon memiliki sejumlah lahan produktif yang berpotensi besar untuk meningkatkan keuangan kas daerah.
“Kemudian, parkir di Kota Ambon juga dipegang pihak ketiga. Yang jadi pertanyaan, tendernya berapa duit dalam jangka waktu satu tahun. Ini yang harus diketahui jangan sampai sektor perparkiran terabaikan,” ucapnya.
Ia menyebutkan, masalah lain, andaikan infrastruktur pendukung misalnya mesin parkir elektronik mengalami kerusakan, maka Dishub harus menyampaikan ke DPRD melalui komisi III.
Supaya, komisi dapat mengusulkan anggaran di pembahasan APBD Kota Ambon terkait apa-apa saja yang dibutuhkan Dishub.
“Kurang keseriusan dari Dishub. Padahal DPRD selalu mendorong agar retribusi dari perparkiran dimaksimalkan,” tandasnya
Ia mengaku, sejak adanya pandemi COVID-19, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah-daerah terjadi penurunan.
“Untuk menyiasati agar daerah tidak mengalami kekurangan uang kas, maka Pemerintah perlu memaksimalkan sektor-sektor yang berpotensi untuk menaikkan PAD,” pungkas Rustam.
