satumalukuID – Bupati Maluku Tenggara M Thaher Hanubun, mengingatkan kepada jajarannya agar jangan pernah berani melakukan pungutan liar atau “Pungli” dalam urusan kemasyarakatan maupun pemerintahan di jajaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku.
“Dalam pelayanan kemasyarakatan maupun pemerintahan tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang melalui pungli oleh pejabat pemerintahan di lingkup Pemkab Malra,” tegas Thaher usai pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemkab Malra yang diikuti dengan penandatanganan pakta integritas, di Langgur, Rabu (6/4/2022).
Pejabat yang dilantik diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan Umar Hanubun, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Herling Priatha, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Gerson Rumheng, Asisten Pemerintahan dan Kesra Theresia Tamnge, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Bruno Ohoiwutun.
“Oleh karena itu, agenda pelantikan hari ini, disertakan pula penandatanganan Pakta Integritas dan perjanjian kerja sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut dia, hal tersebut harus dilakukan mengingat Pejabat Eselon II dalam pelaksanaan tugas kedinasan, dituntut untuk menjaga intergitas dan bebas dari praktik Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Lebih lanjut Thaher menjelaskan, perjanjian kerja yang ditandatangani mengandung makna harus bekerja optimal untuk mewujudkan target-target pembangunan yang telah disepakati, dengan demikian, jika tidak mampu mewujudkan target kinerja yang disepakati, tentunya akan saya evaluasi.
Menurut Thaher, ada tiga jabatan dengan beban kerja yang berat dan sangat strategis telah diisi, masing-masing Kepala Dinas PUTR, Pendidikan dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah.
“Maka besar harapan saya, bagi Kepala Dinas PUTR, saya menginginkan langkah cepat dan terobosan guna terwujudnya
konektivitas antar wilayah,” ujarnya.
Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik, Thaher meminta untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, serta hindari pekerjaan yang akan berdampak pada penyalahgunaan kewenangan dan keuangan negara.
“Bagi Kepala Dinas Pendidikan, saya minta kerja kerasnya untuk mewujudkan
‘Maluku Tenggara Cerdas’,” katanya.
Indikator-indikator pencapaian Angka Prestasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), serta peningkatan akses pendidikan harus dapat ditingkatkan.
Selain itu Distribusi guru antar satuan Pendidikan hendaknya tetap menjadi perhatian penting Saudara.
Kemudian, bagi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, saya minta komitmen untuk mencurahkan pikiran dan semangat guna membantu Sekda dalam perumusan kebijakan dan percepatan pembangunan ekonomi.
“Kita harus berupaya agar tingkat kemiskinan di Malra terus dapat menurun, dan ini sangat tergantung dari sinergi dan koordinasi perangkat daerah di bawah koordinasi saudara Asisten,” tutup Thaher.
