satumalukuID – Kementerian ESDM dan PT PLN (persero) menjamin akan menuntaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga Diesel (PLTD) yang mangkrak di 97 lokasi di Maluku dan Maluku Utara, hingga akhir 2022.
“Menteri ESDM Arifin Taslim serta pimpinan PT PLN telah menjamin akan menyelesaikan pembangunan 97 lokasi PLTD (LP) mangkrak di Maluku dan Malut, hingga akhir tahun 2022 atau paling terlambat awal 2023,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Barends dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Ambon, Maluku, Kamis (14/4/2022).
Janji penyelesaian PLTD mangkrak di 97 lokasi di Maluku – Malut itu disepakati Menteri ESDM dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama PLN, PT Pertamina, SKK Migas, dan BPH Migas, di Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Rapat Komisi VII bersama Menteri Arifin Taslim dan jajaran PT. PLN , Pertamina, SKK Migas dan BPH Migas itu untuk membahas empat agenda utama yakni realisasi DIPA triwulan tahun 2022, strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak global, sistem informasi mineral dan batu bara antarkementerian/Lembaga (SIMBARA) serta progres capaian bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025.
Mercy yang juga Anggota DPR RI Dapil Maluku dalam pertemuan tersebut menyoroti secara blak-blakan dan transparan capaian serta kendala terkait permasalahan kelistrikan dan ketersediaan BBM subsidi di Maluku.
Untuk BBM subsidi, menurut Mercy, telah diputuskan bersama Menteri ESDM tambahan volume solar subsidi secara nasional sebesar 2,3 juta kiloliter (kl), pertalite 5,4 juta kl dan minyak tanah 100.000 kl.PLTD
“Keputusan ini masih harus dikawal di Badan Anggaran (Banggar). nanti jika sudah diketok palu Komite BPH Migas akan menggelar rapat untuk menetapkan tambahan kuota baru per daerah,” ujarnya.
Masalah kelistrikan di Maluku, khususnya menyangkut 97 lokasi PLTD (LP) mangkrak mencakup 489 desa di Maluku dan Maluku Utara, di mana sampai akhir tahun 2021 terdapat 31 LP sudah menyala, mencakup 78 desa di Maluku dan 76 desa di Malut.
Dari 31 LP yang telah beroperasi itu, 14 LP berada di Maluku yakni PLTD Tayando Yamtel di Kota Tual, PLTD Tahalupu dan Tonu Jaya Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), PLTD Ollong, Pulau Rhun, Pulau Ay, Pulau Hatta di Maluku Tengah, PLTD Air Buaya Kabupaten Buru, PLTD Pulau Keffing dan Kesui Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT),
Begitu juga PLTD Elat dan Rerean di Maluku Tenggara, PLTD Jerol Kabupaten Kepulauan Aru serta PLTD Ilwaki di Maluku Barat Daya (MBD), juga telah menyala baik dalam bentuk pasang baru mesin, perbaikan, relokasi SPD, dan penambahan grid/jaringan.
“14 LP di Maluku ini tersebar di sembilan kabupaten/kota di Maluku yakni Kabupaten SBB (2 PLTD), Maluku Tengah (4 PLTD), Seram Bagian Timur (2 PLTD), Maluku Tenggara (2 PLTD), serta Kota Tual, Buru, Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya masing-masing satu PLTD. Semuanya sudah menyala baik dalam bentuk pasang baru mesin, perbaikan, relokasi Satuan Pembangkit Diesel (SPD) dan penambahan grid/jaringan,” ujarnya.
Sisanya 66 LP yang mencakup 335 desa, menurut Mercy, 63 LP akan menyala di tahun 2022 dengan menggunakan empat metode. Sementara tiga LP lainnya sesungguhnya siap menyala sejak tahun 2021, namun ada beberapa kendala teknis yang perlu diselesaikan.
Anggota Badan Anggaran DPR RI itu menjelaskan empat metode yang akan diterapkan yaitu pertama pemeliharaan dan relokasi satuan pembangkit diesel (SPD) mencakup 29 PLTD, di mana 15 PLTD berada di Maluku dan sisanya di Malut dengan rencana status menyala pada Agustus 2022.
Ke-15 PLTD ini masing-masing, PLTD Kwamor dan Namamolin di kabupaten SBT, PLTD Longgar, Beltubur, Wakua dan Doka Barat di Kabupeten Kepulauan Aru (Aru), PLTD Adodomolo, Makatian, Werwawan dan Rumahlewang di Kepulauan Tanimbar, serta PLTD Mahaleta, Wulur, Latalola Besar, Rumkuda dan Watuwei di Kabupaten MBD.
“15 PLTD ini berada di wilayah-wilayah dengan basis elektrifikasi yang rendah. Progres sementara berlangsung, sebagian mesin sudah berada di tempat, sebagian dalam proses dan tidak ada kendala dari sisi anggaran. Jika ada kondisi alam dan cuaca ekstrim sudah kami sampaikan tetap harus selesai tahun 2022,” tegasnya
Metode kedua yakni pengembangan grid dan relokasi SPD sebanyak 15 LP di Maluku dan Malut dengan rencana menyala pada Oktober 2022. Dari 15 LP itu, sembilan di antaranya berada di Maluku yakni PLTD Guli-guli, Tayando Langgiar, Romean, Wunlah, Matakus, Arwala, Eray, Letmasa dan Lewah yang tersebar di Kota Tual, Kabupaten SBT, kepulauan tanimbar dan MBD.
Terhadap 15 LP ini ditangani dengan dua metode atau skema dan anggaran sementara disiapkan serta diharapkan komitmen Kementerian ESDM dan PT. PLN berjalan sesuai dengan rencana. “Akan menjadi masalah jika ruang fiskal anggaran terkoreksi karena kenaikan harga komoditas dunia baik migas maupun komoditas lainnya. tetapi respons Pak Menteri ESDM sangat kuat sekaligus memperlihatkan komitmen pemerintah menuntaskan sejumlah PLTD yang masih bermasalah. Jika sisa LP yg belum menyala sampai akhir tahun 2022, anggaran akan tetap disiapkan tahun 2023,” ujar Mercy mengutip penegasan Menteri ESDM.
Metode ketiga yakni interkoneksi rencana PLTD Lisdes ke sistem eksisting pada 5 LP yang semuanya berada di Provinsi Malut. Sedangkan metode empat yakni pengadaan SPD baru pada 14 LP dengan rencana menyala Juli 2022. Di Maluku terdapat 11 PLTD yang masuk dalam metode empat yakni PLTD Effa, warbal, Ur Pulau, Tanimbar Kei, Tayando Tam, Koijabi, Lor Lor, Benjuring, Kaiwabar, Luang dan Teor pada Kabupaten SBT, Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Aru dan MBD.
“Penyiapan 14 LP ini agak terhambat karena kendala anggaran. Saya sungguh-sungguh mengawal setiap metode penyelesaian Lokasi PLTD di atas dan puji Tuhan masuk dalam dalam poin 7 kesimpulan rapat pada Rabu (13/4). Pemerintah dan PT. PLN menyelesaikan masalah 97 PLTD khususnya di Maluku – Malut dan secara umum di daerah 3T lainnya,” katanya.
Sementara itu sisa tiga PLTD yang sudah harus nyala tahun 2021 tetapi ada beberapa kendala yakni PLTD Dullah Laut, terkait ganti rugi pepohonan dan diharapkan dapat atau sudah diselesaikan oleh Pemda Kota Tual, PLTD Wokam sedang dalam proses penyelesaian ganti rugi tanah oleh Pemkab Kepulauan Aru serta PLTD Pulau Panjang terhambat karena belum ada pemasangan baru ke rumah-rumah masyarakat, sehingga bisa dimasukkan dalam program Biaya Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian ESDM tahun 2022.
Selain itu, menyangkut masalah tiga PLTD di Kabupaten Kepulauan Aru yakni di Marlasi, Taberfanai, dan Benjina, pemkab kepulauan Aru diminta segera menuntaskan kendala teknis soal kesalahan pembelian Trafo tidak sesuai spesifikasi, serta masalah lain terkait ijin layak operasi sebagai tanggung jawab skema KSO agar diselesaikan dalam waktu dekat.
