satumalukuID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Maluku, mendorong tenaga honorer setempat menggantikan sejumlah guru di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan memasuki masa pensiun.
“Sekarang tinggal bagaimana tangung jawab pemerintah daerah untuk harus memperhatikan guru-guru honorer yang ada,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw, di Ambon, Selasa (28/6/2022).
Menurutnya, keberadaan guru honorer bisa berpotensi menggantikan banyaknya guru yang akan memasuki masa pensiun.
Karena kalau sampai terjadi kekosongan, akan berpengaruh terhadap penerapan kurikulum di sekolah.
“Karena kehadiran mereka itu kan bukan hanya membantu sekolahnya tapi juga membantu mencerdaskan anak-anak dan kehidupan bangsa yang juga bersekolah di situ. Apalagi kita membandingkan dengan status mereka itu hanya honorer,” ujarnya menerangkan.
Politikus Gerindra itu meminta agar para guru honorer bisa terus meningkatkan kompetensi mereka untuk bisa menjadi pertimbangan bagi Pemkot Ambon.
Ia mengaku, DPRD melalui Komisi II telah mengusulkan formulasi kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait mengganti para guru yang akan pensiun dengan tenaga honorer.
“Sekarang ini kan tergantung dengan kebutuhan, apa lagi dengan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB) dari tanggal 31 Mei 2022 itu kan sudah disampaikan bahwa tahun 2023 nanti tidak ada lagi tenaga honorer dan kontrak,” ungkapnya.
Hal ini untuk menyelamatkan nasib mereka dari kebijakan Menpan RB yang bakal menghapus tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah pada tahun 2023.
“Sekarang kami minta soal status dan keberadaan mereka, itu tenaga honorer-nya bertugas sebagai apa, dia memegang mata pelajaran atau tugas khususnya apa, itu yang juga harus dipertimbangkan. Tenaga honorer yang ada di sekolah juga harus meningkatkan kompetensi mereka karena itu memenuhi persayaratan untuk apa yang harus diperjuangkan,” ucap Laturiuw.
