satumalukuID – Pemerintah Kota Ambon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengedepankan dialog untuk penanganan konflik horizontal guna mengantisipasi tawuran antarwarga di Ibu Kota Provinsi Maluku itu.
Kelurahan Nusaniwe, menjadi salah satu kelurahan di Kota Ambon yang kerap menjadi lokasi terjadinya konflik sosial berupa tawuran antar warga, sehingga dilaksanakan dialog penanganan konflik, kata Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmasse, di Ambon, Rabu (15/6).
“Konflik antar warga terjadi secara berulang dari tahun ke tahun dengan pemicu yang tidak jelas, seperti yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2022,” katanya, Rabu (15/6/2022).
Ia mengatakan, peristiwa tawuran antarwarga ditangani oleh pihak yang berwajib, tetapi eskalasi dan intensitas konflik sosial yang terjadi tidak boleh diabaikan begitu saja, karena dapat mempengaruhi stabilitas keamanan Kota Ambon.
“Peristiwa tawuran antarwarga dapat berdampak pada hal lain seperti iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya,” katanya.
Mengatasi persoalan ini, lanjutnya, Pemkot Ambon tidak tinggal diam, tetapi berupaya agar konflik sosial ini tidak terjadi lagi, dan menghadirkan perdamaian sebagai kondisi ideal kehidupan yang harmonis antar sesama.
“Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan mengadakan kegiatan dialog internal penanganan konflik sebagai bentuk peran pemerintah untuk dapat menyelesaikan konflik dalam jangka panjang dan meninggalkan kondisi damai,” ujarnya.
Kota Ambon katanya, pernah mengalami pengalaman pahit konflik sosial tahun 1999. Peristiwa tersebut diharapkan tidak terulang kembali saat ini dan di masa depan, olehnya setiap potensi konflik harus diantisipasi.
“Jumlah kepadatan penduduk yang meningkat dan tingginya angka pengangguran dapat memunculkan berbagai potensi kerawanan khususnya konflik sosial yang mempengaruhi keamanan nasional, kerugian harta benda, dan bahkan nyawa,” tandasnya.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Ambon, Yan Suitela, mengungkapkan kegiatan dialog penanganan konflik, diselenggarakan untuk antisipasi kejadian konflik yang terjadi di beberapa tempat.
“Hasil dialog nantinya kita susun rekomendasi untuk kemudian ditindaklanjuti Pemkot Ambon melalui OPD terkait, sementara untuk penegakan hukum tentunya kita harus berkoordinasi dengan kepolisian,” katanya.
