 |
| Rapat paripurna ke-2 masa persidangan I tahun sidang 2022/2023, dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun anggaram 2022, di ruang rapat utama DPRD Ambon, Senin (3/10/2022). Photo: Winda Herman/ant |
satumalukuID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon mengusulkan kepada pemerintah Kota Ambon agar bantuan langsung tunai (BLT) bisa diberikan untuk seluruh petani.
Hal ini disampaikan usai Rapat paripurna ke-2 masa persidangan I tahun sidang 2022/2023, dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2022.
“Soal BLT ini kan, tidak semua petani mendapatkan BLT. Ada yang dapat, ada yang tidak. Untuk itu, kami usulkan agar yang tidak dapat ini nanti Pemkot bisa perhatikan,” kata sekretaris Komisi II DPRD Ambon, Taha Abubakar, di Ambon, Senin (3/10/2022).
Menurutnya, Pemkot perlu memperhatikan para petani, ini karena para petani selalu diperhadapkan dengan harga pupuk dan bibit yang tinggi.
“Karena ketika mereka mendapatkan pupuk yang mahal, bibit yang mahal, sudah tentu kalau dijual di pasar pasti mahal. Nah di situlah pasti terjadi inflasi. Yang dengan adanya itu, pasti daya beli masyarakat juga ikut menurun,” ujarnya.
Ia berharap, semua petani bisa mendapatkan perhatian dan merasakan BLT dari pemerintah pusat tersebut.
“Jangan hanya beberapa unsur seperti tukang ojek, para pedagang, dan para nelayan. Tapi petani juga sangat diharapkan semuanya dapat. Karena mereka yang paling tercekik dengan harga pupuk,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengatakan BLT kepada para petani ini sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Yang didedikasikan untuk pemerintah daerah ada dua persen dari dana alokasi umum (DAU) bagi warga terdampak kenaikan harga BBM di Ambon.
“Itu kebijakan Pemerintah Pusat, untuk seluruh daerah agar menggunakan dua persen dari dana transfer umum pusat ke daerah, di sisa tiga bulan ini, untuk membantu masyarakat akibat dari kenaikan harga BBM dan juga inflasi yang terjadi di daerah-daerah," katanya.
Ia menjelaskan, sasaran subsidi itu di antaranya angkutan umum, tukang ojek, dan nelayan, dan tidak terlepas dari para petani maupun buruh.
“Karena itu, kita akan mensubsidi tukang ojek, nelayan yang menggunakan motor tempel, kita akan subsidi transportasi komoditas bahan pokok yang dibeli oleh para distributor dari luar masuk ke Ambon, terus kami juga akan melakukan operasi pasar, yang sebelumnya juga telah dilakukan,“ ungkapnya.
Ia melanjutkan, terkait pembagian subsidi akan ditetapkan dengan keputusan wali kota tentang penerima subsidi. Hal itu agar, semua kelompok penerima subsidi, teridentifikasi dengan baik.
Melalui surat keputusan itu juga nantinya bisa mengantisipasi kesalahan dalam penyaluran subsidi.
“Jadi tidak bisa kasih sembarangan, data sudah kita buat, nanti dibuat keputusan wali kota. Untuk itu baru kita salurkan lewat Kantor Pos,” ucap Wattimena. (Winda Herman/ant)
