 |
| Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp583,4 juta, diserahkan Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku, Sadali Ie,saat Kunjungan Kerja Reses, di Ambon, Senin (10/10/2022). |
satumalukuID - Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp583,4 juta untuk Provinsi Maluku saat kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di provinsi itu.Penyerahan bantuan diserahkan Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Sadali Ie, di Ambon, Senin (10/10/2022).
Benturan yang diserahkan adalah stok pengaman logistik bencana berupa beras sebanyak 20 ton senilai Rp215,3 juta, bantuan kearifan lokal dua lokasi di Kabupaten Maluku Tenggara Rp50 juta, bantuan santunan kepada korban konflik sosial sebanyak 14 orang di Kabupaten Maluku Tengah senilai Rp55 juta, bantuan kursi roda untuk lima penerima manfaat dan bantuan tongkat adaptif untuk 42 orang penerima.
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menyatakan DPR RI menjalankan tugas dan fungsi pengawasan untuk melakukan kunjungan reses ke Provinsi Maluku.
Kunjungan Kerja Reses, katanya, berkaitan dengan fungsi Penyelenggaraan Keagamaan, Penyaluran Bantuan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kesiapsiagaan Bencana.
"Walaupun di Komisi VIII tidak ada perwakilan dari Maluku, tidak menghalangi kami untuk datang ke Maluku, sebagai bentuk totalitas Komisi VIII terhadap negeri ini tanpa lihat ada anggota daerah pemilihan (Dapil) Maluku atau tidak," katanya.
Bantuan yang diberikan pemerintah, lanjutnya, untuk mendukung warga kurang mampu dengan harapan para penerima bisa berdaya dan mandiri.
"Harapan kita bantuan pemerintah memberdayakan masyarakat, sehingga bisa keluar dari kondisi ketidakberdayaan, kemiskinan," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, Salahuddin Yahya mengatakan pihaknya memberikan bantuan kebencanaan berupa rehabilitasi, kearifan lokal dan kepada penderita disabilitas.
"Bantuan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan terhadap masyarakat rentan agar tidak terjadi gesekan di masyarakat, menjaga stabilitas sosial dan juga tertib di tengah masyarakat," katanya. (Penina Fiolana Mayaut/ant)
