.jpg) |
| Penjabat Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena. |
satumalukuID - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menganggarkan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp1,184 triliun guna mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah.“Kami menganggarkan pendapatan daerah kota Ambon sebesar Rp1,184 triliun, sementara belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1,196 triliun,” kata Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena saat paripurna penyampaian kata akhir fraksi dan penandatangan berita acara persetujuan penetapan Raperda APBD 2023 menjadi perda, di Ambon, Selasa (29/11/2022).
Ia mengatakan, pendapatan daerah terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp221,6 miliar, atau sebesar 18,71 persen, dari jumlah total anggaran pendapatan daerah.
Selanjutnya pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp962,6 miliar atau sebesar 81,29 persen dari jumlah total pendapatan daerah.
Untuk komponen lain- lain pendapatan daerah yang sah, berupa penerimaan hibah dalam APBD tahun 2023 tidak dianggarkan.
Sementara kebijakan belanja daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1,196 triliun yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp926,5 miliar, atau sebesar 77,44 persen dari jumlah total belanja daerah.
Belanja modal Sebesar Rp148,3 miliar atau Sebesar 12,40 persen dari total belanja daerah, belanja tidak terduga sebesar Rp23,5 miliar atau 1.97 Persen dari total belanja daerah, dan belanja transfer yang dianggarkan untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah desa sebesar Rp98,069 miliar, atau 8,23 persen dari jumlah total belanja daerah.
Sementara pembiayaan daerah tahun 2023, dianggarkan sebesar Rp12,5 miliar yang terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp15 miliar. Penerimaan tersebut dirancang pada pos penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
Serta pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp2,750 miliar, yang dianggarkan untuk penyertaan modal Pemerintah Kota Ambon pada Bank Maluku Maluku Utara.
“Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut, APBD Kota Ambon Tahun 2023, berada pada kondisi berimbang antara pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,” katanya. (Penina Fiolana Mayaut/ant)
