.jpeg) |
| Anggota Komisi III DPRD Ambon, Harry Far Far, di Ambon. |
satumalukuID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku untuk dapat memperhatikan upah guru honorer yang selama ini masih sering dikeluhkan.
"Ada honorer yang bahkan sudah mengabdi selama 15 tahun lamanya tapi upah yang mereka peroleh masih terbilang miris. Untuk itu, kami meminta ini menjadi perhatian serius Pemkot Ambon ke depan," kata anggota Komisi III DPRD Ambon, Harry Putra Far Far, di Ambon, Jumat (2/12/2022).
Menurutnya, jika kesejahteraan guru honorer diperhatikan dengan baik, maka itu akan memacu semangat mereka dalam memberikan ilmu pengetahuan terhadap generasi muda bangsa khususnya di Kota Ambon.
"Kan sayang juga, mereka mengabdi bertahun-tahun, meluangkan waktu dan tenaga hanya untuk mencerdaskan anak-anak Ambon, tapi upah yang diberikan tak manusiawi," ujarnya.
Harry berharap, upah para guru honorer ini diberikan sesuai kinerja mereka.
“Kami harap upah mereka sesuai lah. Sebab kesejahteraan mereka perlu diperhatikan," pintanya
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengatakan masukan dari setiap wakil rakyat akan menjadi evaluasi kerja baginya.
“Bagi saya masukan dari dewan itu penting dan membantu kita untuk mengevaluasi kinerja pemeritnah Kota Ambon, dan saya yakin bahwa masukan-masukan itu juga bagian dari pada saya untuk mengevaluasi kerja-kerja pimpinan OPD,” katanya.
Ia mengaku, anggaran untuk honorer audah dianggarkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK). Kalaupun nanti honorer tersebut tidak diangkat, ada kebijakan pemerintah pusat yang harus diikuti.
“Saya belum bisa berandai-andai, kebijakan PPPK sudah diambil, dan kami belum tahu nasib yang nanti tidak diterima sebagai PPPK. Kami hanya memenuhi kebijakan dari pemerintah pusat,” ujar Bodewin. (Winda Herman/ant)
