Ilham Tauda Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Photo: John Soplanit/ant |
satumalukuID - Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Maluku melakukan kerja sama dengan Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara guna menyerap hasil pertanian khususnya beras dari petani di daerah itu."Kita laksanakan hal itu melalui rapat koordinasi (Rakor) kerja sama dengan Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara terkait penyerapan produksi gabah dan komoditas pertanian lainnya di tahun 2023," kata Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda di Ambon, Rabu (18/1/2023).
Menurut dia kerja sama Dinas Pertanian dan Perum Bulog atas saran Gubernur Maluku Murad Ismail karena sudah tiga tahun terakhir beras yang dihasilkan oleh para petani di daerah ini tidak terserap oleh Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara.
Mudah-mudahan atas kerja sama ini kita harapkan beras yang dihasilkan oleh para petani di daerah ini dapat terserap Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan beras di daerah ini.
Ilham mengatakan, kalau dilihat dari sisi kebutuhan dan konsumsi beras di Maluku itu sebanyak 57 kilogram per kapita per tahun sehingga jika ditotalkan mencapai 130.000 ton/tahun.
"Kemampuan produksi beras di Maluku, data sementara ada 92.000 ton gabah kering giling (GKG) di tahun 2022 angka sementara yang dikonversi ke beras itu ada kurang lebih 59.000 ton," ujarnya.
Karena itu ia berharap mudah-mudahan ke depan dengan program-program yang telah dicanangkan Gubernur Maluku seperti IP400, kemudian lahan di Pulau Buru seluas 5.000 hektare bisa memenuhi target terutama kebutuhan beras di Provinsi Maluku.
Sementara Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Hadi Basalama mengatakan, Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara telah berkomitmen untuk melakukan pembelian atau menyerap hasil produksi beras di tingkat petani serta dijamin harganya.
Bulog akan berperan untuk mengisi seluruh kebutuhan beras di daerah ini melalui daerah produksi di Kabupaten Buru, dan Maluku Tengah.
Melalui kerja sama ini daerah yang menjadi surplus beras akan mengisi daerah yang defisit sehingga kebutuhan beras di Maluku tidak dipasok lagi dari luar provinsi seperti Makasar dan Surabaya. (John Soplanit/ant)