 |
| Pemprov Malut menggelar expo segitiga emas melibatkan empat kabupaten/kota di Malut guna memperkuat kolaborasi dan meningkatkan ekonomi guna mempercepat pembangunan. |
satumalukuID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menggelar expo segitiga emas melibatkan empat kabupaten/kota di Malut guna memperkuat kolaborasi dan meningkatkan ekonomi guna mempercepat pembangunan."Kerja sama antar pemerintah daerah merupakan suatu bentuk pengaturan dalam bidang-bidang yang disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik untuk mengoptimalkan potensi daerah," kata Asisten II bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sri Haryanti Hatari di Ternate, Senin (16/1/2023).
Expo segitiga emas yang digelar pada Senin (16/1/2023) di Kota Ternate ini melibatkan Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Timur, Kota Ternate dan Kota Tidore dan kerjasama antar daerah merupakan salah satu alternatif inovasi atau konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dan saling menguntungkan terutama pada bidang bidang yang menyangkut kepentingan.
Oleh karena itu sebuah kerja sama ini sangat diharapkan nantinya dapat menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antar daerah sehingga nantinya menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan diantara daerah-daerah yang menjalin kerjasama tersebut.
Sri Haryanti mengatakan, bahwa dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 363 dinyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka daerah dapat mengadakan kerjasama antar pemerintahan daerah dalam bidang-bidang yang disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik.
"Kami akan fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas dengan mengoptimalkan potensi wilayah mengingat daerah kita adalah daerah kepulauan sehingga harapan dari kerjasama antar daerah ini menjadi salah satu alternatif inovasi dan konsep yang didasarkan pada sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut dengan kepentingan lintas wilayah," ujarnya.
Untuk itu, Sri Hatari sangat mengharapkan dalam kerja sama segitiga emas yang saat ini dilakukan nantinya menjadi satu jembatan baru bagi peradaban di provinsi ini yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.
Menurutnya, pengelolaan pelayanan publik antar daerah maka posisi pemerintah provinsi adalah menyelenggarakan pengawasan dan melakukan pemantauan pelaksanaan penyediaan layanan publik dengan memperhatikan kondisi wilayah lainnya juga memperhatikan kebijakan pengelolaan infrastruktur pabrik menyusun dan merumuskan wadah koordinasi pengelolaan infrastruktur publik. (Abdul Fatah/ant)
