 |
| Kepala Bappeda Maluku Anton Lailossa. Photo: HO Bappeda Maluku/ant |
satumalukuID - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Anton Lailossa menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin di Maluku berkurang dalam empat tahun terakhir.
"Pada masa pemerintahan saat ini penurunan jumlah warga miskin juga terjadi, dari di atas 300 ribu jiwa menjadi hanya sekitar 290 ribuan," kata Anton di Ambon, Selasa (7/2/2023).
Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku menurun dalam empat tahun terakhir.
"Menurut BPS pada Maret 2019 (angka) kemiskinan di Provinsi Maluku masih di atas 17 persen, tetapi pada September 2022 angka tersebut menjadi 16,23 persen," kata Anton.
"Jika hal itu dapat dipertahankan maka diharapkan dalam waktu tidak lama lagi kita dapat melewati provinsi yang terdekat dengan kita (angka kemiskinannya), sehingga peringkat kita dapat lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya," ia menambahkan.
Dengan persentase penduduk miskin sebesar 16,23 persen pada September 2022, Provinsi Maluku berada di urutan keempat dalam daftar provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia.
Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur berada pada urutan pertama, kedua, dan ketiga dalam daftar tersebut dengan persentase penduduk miskin berturut-turut 26,8 persen; 21,43 persen; dan 20,23 persen.
Anton mengemukakan pentingnya kerja sama dan koordinasi dalam pengelolaan sumber dana untuk program-program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku.
"Kita semua dapat bekerja sama, mengkoordinasikan berbagai sumber dana dari pemerintah pusat dan juga dari non-pemerintah, maupun yang bersumber dari APBD," katanya.
Selain itu, ia menyampaikan, program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan seperti program pelayanan kesehatan, penyaluran bantuan sosial, pemberian beasiswa untuk siswa miskin, hingga pengembangan sentra industri perlu terus diperbaiki agar semakin efektif. (Ode Dedy Lion Abdul Azis/ant)
Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku menurun dalam empat tahun terakhir.
"Menurut BPS pada Maret 2019 (angka) kemiskinan di Provinsi Maluku masih di atas 17 persen, tetapi pada September 2022 angka tersebut menjadi 16,23 persen," kata Anton.
"Jika hal itu dapat dipertahankan maka diharapkan dalam waktu tidak lama lagi kita dapat melewati provinsi yang terdekat dengan kita (angka kemiskinannya), sehingga peringkat kita dapat lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya," ia menambahkan.
Dengan persentase penduduk miskin sebesar 16,23 persen pada September 2022, Provinsi Maluku berada di urutan keempat dalam daftar provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia.
Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur berada pada urutan pertama, kedua, dan ketiga dalam daftar tersebut dengan persentase penduduk miskin berturut-turut 26,8 persen; 21,43 persen; dan 20,23 persen.
Anton mengemukakan pentingnya kerja sama dan koordinasi dalam pengelolaan sumber dana untuk program-program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku.
"Kita semua dapat bekerja sama, mengkoordinasikan berbagai sumber dana dari pemerintah pusat dan juga dari non-pemerintah, maupun yang bersumber dari APBD," katanya.
Selain itu, ia menyampaikan, program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan seperti program pelayanan kesehatan, penyaluran bantuan sosial, pemberian beasiswa untuk siswa miskin, hingga pengembangan sentra industri perlu terus diperbaiki agar semakin efektif. (Ode Dedy Lion Abdul Azis/ant)
