 |
| Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Gamalama Kota Ternate. |
satumalukuID - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada 2022 sebesar 22,94 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang 5,3 persen pada tahun yang sama. Daerah ini bertekad bisa menjaga pertumbuhan ekonominya pada tahun 2023 tetap di atas 20 persen, meskipun untuk itu tantangannya tidak ringan, satu di antaranya adalah ancaman krisis ekonomi.Untuk itu, Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran serta seluruh pemerintah kabupaten/kota di provinsi kepulauan ini, untuk memprioritaskan program yang dapat memberi stimulan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Investasi dan kegiatan usaha lainnya, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Maluku Utara terus didorong dan diberi berbagai kemudahan, karena sektor ini dapat memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Konsumsi masyarakat di provinsi berpenduduk 1,4 juta jiwa ini terus dijaga, diantaranya dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi, karena konsumsi masyarakat juga dapat menyokong pertumbuhan ekonomi.
Pada tahun 2023 yang akan diwarnai dengan agenda politik menjelang pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2024, diyakini Gubernur Abdul Gani Kasuba tetap akan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi penghasil rempah ini.
Partai politik, calon anggota legislatif dan tim pemenangan calon presiden pasti akan mengeluarkan belanja politik cukup besar, seperti untuk pembelian atribut kampanye dan perjalanan untuk kampanye, sehingga akan menggairahkan sektor perdagangan dan transportasi yang pada gilirannya akan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Aktifitas politik terkait pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden di Maluku Utara diharapkan berlangsung dengan aman dan tertib agar tidak mengganggu kelancaran aktifitas usaha di daerah ini. Sebab, kalau terganggu dapat dipastikan tidak akan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan seperti yang ingin diwujudkan pemerintah provinsi setempat.
Deputi Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Setian, mengharapkan industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan serta perdagangan besar-eceran tetap menunjukkan kinerja baik pada 2023 seperti pada 2022, yang merupakan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dari sisi lapangan usaha.
Industri pengolahan pada 2022 menyumbang 72, 27 persen, pertambangan dan penggalian, yang umumnya bergerak di bidang pertambangan nikel dan emas 42,24 persen, transportasi dan pergudangan 22,32 persen serta perdagangan besar-eceran 7,31 persen.
Ekspor komoditas non-migas Maluku Utara tahun 2023, khususnya hasil tambang, perikanan dan pertanian juga diharapkan menunjukkan kinerja baik seperti pada 2022 yang menyumbang 84,30 persen terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran.
Inflasi Rendah
Selain mengupayakan pertumbuhan ekonomi di atas 20 persen pada 2023 pemerintah provinsi Maluku Utara juga akan berusaha mengendalikan inflasi, bahkan ingin kembali menjadi provinsi di Indonesia dengan inflasi terendah seperti pada 2022.
Inflasi di provinsi yang memiliki 10 kabupaten/kota ini pada 2022 tercatat 3,3 persen atau di bawah angka inflasi nasional yang berada di atas 5 persen walaupun saat itu pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mendorong naiknya harga di pasaran.
Setian menyebut sejumlah program yang dilakukan Bank Indonesia perwakilan Maluku Utara bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan inflasi seperti yang diterapkan pada 2022 terbukti cukup efektif.
Program itu diantaranya 4K yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif, yang program 4K ini tetap menjadi salah satu cara mengendalikan inflasi pada 2023.
Untuk mewujudkan keterjangkauan harga, bank Indonesia bersama TPID setempat rutin melakukan sidak di pasar dan memantau perkembangan harga komoditas yang dikonsumsi masyarakat serta melakukan operasi pasar murah.
Sedangkan untuk mewujudkan ketersediaan pasokan, Bank Indonesia bersama TPID turun langsung ke petani di sentra produksi, seperti di Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Kabupaten Halmahera Utara.
Selain itu, melakukan kerja sama dengan sejumlah provinsi di Sulawesi dan Jawa, seperti Sulawesi Utara dan Jawa Timur untuk mendukung ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di Maluku Utara, terutama untuk kebutuhan pokok yang belum dapat dipenuhi sendiri di provinsi ini.
Kelancaran distribusi diantaranya diupayakan dengan cara memastikan para distributor dan agen mengirim stock ke pasar secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan, sementara komunikasi efektif diimplementasikan melalui kordinasi rutin dengan semua pihak terkait.
Upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 20 persen dan inflasi rendah pada 2023 di Maluku Utara digambarkan Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Muhammad Abusama sebagai hal yang baik dan harus mendapat dukungan dari semua pihak terkait di daerah ini.
Namun, khusus untuk pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya dinikmati para pelaku usaha dan hasilnya dibawa keluar Maluku Utara, tetapi harus pula memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat di provinsi ini.
Di Maluku Utara jumlah penduduk miskin masih cukup banyak begitu pula angka pengangguran masih cukup tinggi dan ini memberi gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi ini belum sepenuhnnya memberi kontribusi dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara (Malut) mencatat jumlah penduduk miskin di Maluku Utara mencapai 82,13 ribu orang per September 2022.
Dengan tetap terjaganya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan akan dapat menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran di provinsi berjuluk Moloku Kie Raha atau Kesultanan Empat Gunung ini. (Abdul Fatah/ant)
