 |
| Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku Hadi Basalamah (tengah). |
satumalukuID - Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku mengungkap sejumlah komoditas yang menyebabkan inflasi di Kota Ambon dan Tual, Maluku per Januari 2023 sehingga perlu dilakukan antisipasi dan pengendalian."Kita harus segera mengetahui apa yang menyebabkan inflasi dan cari solusinya," ujar Ketua TGPP Maluku Hadi Basalamah dalam rapat pengendalian inflasi menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1444 hijriah di Ambon, Selasa (28/2/2023).
Dia menjelaskan sejumlah komoditas yang menjadi penyebab inflasi pada Januari 2023 tersebut yaitu rokok putih sebesar 0,08 persen month-to-month (mtm), beras sebesar 0,08 persen, tomat 0,06 persen. Kemudian tempe sebesar 0,05 persen dan mie sebesar 0,04 persen.
Sementara itu di Kota Tual yaitu beras menyebabkan inflasi 0,34 persen (mtm), ikan tongkol 0,20 persen, ikan layang 0,16 persen, kontrak rumah 0,08 persen, dan terakhir ikan kembung sebesar 0,05 persen.
Ia mengatakan untuk menekan angka inflasi tersebut dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan di lingkup Provinsi Maluku.
Sebelumnya Gubernur Maluku Murad Ismail meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berinovasi guna membantu pemerintah dalam mengendalikan inflasi di provinsi itu.
"Setiap OPD menciptakan satu Inovasi yang di harapkan dapat menekan pertumbuhan inflasi yang berdampak pada capaian Inflasi yang terkendali," ujarnya.
Menurut Murad sinergi antar OPD terkait Dinas Perikanan dengan stok Ikan, Dinas Perhubungan dan PU memastikan kelancaran distribusi, Dinas Perindag dan ketahanan pangan serta Bulog memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok minimal sampai enam bulan, Dinas Energi dan Sumber daya Mineral memastikan ketersediaan stok BBM.
Pasalnya kata Murad untuk mengurangi atau mengendalikan inflasi di Maluku diperlukan empat strategi yakni menjaga dan memastikan ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi.
"Kita perlu memaksimalkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang sudah dilakukan atau Kerjasama dengan BUMN, BUMD yang ada dalam rangka mengeksekusi empat strategi tadi, guna memenuhi Kebutuhan masyarakat,"tegasnya.
Sementara itu permasalahan pengendalian Inflasi Provinsi Maluku 2023 yakni lemahnya daya beli dan turunnya pendapatan masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan beban ekonomi makin tinggi.
Kemudian aktivitas produksi masih terbatas lantaran produksi yang turun akibat pembatasan aktivitas bisa memicu kelangkaan pasokan dan cuaca ekstrem.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku mengevaluasi perkembangan stok dan harga seperti mengetahui perkembangan stok, harga dan distribusi bahan pokok di Kabupaten/Kota Se-Maluku. (Ode Dedy Lion Abdul Azis/ant)
