 |
| Sekda Maluku Sadali Ie (tengah) saat memberikan sambutan dalam rapat Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Maluku. |
satumalukuID - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI bersama Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Roadshow Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan stunting di Provinsi Maluku.
"Saya ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Menko PMK bersama tim, yang telah memperhatikan daerah ini, serta turut menjabarkan kondisi Provinsi Maluku, terkait Kegiatan Penurunan Stunting dan Penanganan Kemiskinan," ujar Sekretaris daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie di Ambon, Rabu (8/3/2023).
Berkaitan dengan hal itu ia menjelaskan secara geografis Maluku merupakan Provinsi Kepulauan yang terdiri dari 1.340 pulau, dengan luas wilayah 712.498 km² yang didominasi laut seluas 658.313 km², dan luas daratan hanya 7,6 persen atau 54.185 km²
Dengan jumlah penduduk 1,8 juta jiwa yang tersebar pada 11 kabupaten/kota berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting menunjukan penurunan yang cukup signifikan.
"Pada 2018 stunting Maluku mencapai 34,1 persen dan di tahun 2022 turun menjadi 26,1 persen," kata dia.
Sadali mengatakan kebijakan pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting dilakukan dengan intervensi program kegiatan spesifik dan sensitif pada OPD terkait dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Lembaga non Pemerintah, Swasta, dan teristimewa TP-PKK Provinsi Maluku dan kabupaten/kota.
"Keberhasilan penurunan stunting ini juga tidak terlepas dari peran Duta Parenting Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad, dan Mama Parenting yang ada di kabupaten/kota se-Maluku," ungkapnya.
Sementara itu kata dia jumlah penduduk miskin di Maluku pada bulan September 2022 sebanyak 296.660 jiwa atau 16,23 persen dari jumlah penduduk Maluku dan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 65.846 jiwa atau 3,62 persen dari jumlah penduduk miskin.
Untuk itu berbagai strategi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem antara lain, program kartu Maluku cerdas dan beasiswa untuk siswa miskin, program kartu Maluku sehat dan potong pele stunting.
Kemudian program rehabilitasi sosial dan pemulihan bantuan nasional, program pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), program rehabilitasi rumah tidak layak huni, program penyambungan listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu serta program penyediaan air bersih dan sanitasi.
Menurutnya saat ini pemerintah daerah tengah berinovasi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dengan dua kegiatan yaitu rumah basudara sejahtera, yang merupakan sistem layanan rujukan terpadu bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh program, dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, dan Manggurebe Bangun Desa (Mabes) yang bertujuan mewujudkan desa tertinggal, menjadi desa berkembang, maju dan mandiri dengan kebijakan satu OPD satu Desa Tertinggal.
“Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi, yakni memiliki konektivitas yang sangat sulit, kita bukan dipisahkan oleh laut tetapi dihubungkan oleh laut, serta punya fiskal yang sangat kecil, untuk itu dalam menunjang Percepatan Penanganan Stunting Dan Percepatan Penurunan Kemiskinan, kita membutuhkan sentuhan dari Pemerintah Pusat lewat program-program, melalui dana DAK atau Dekor yang dapat menunjang percepatan program ini.” katanya.
Untuk itu ia berharap seluruh OPD terkait beserta pemangku kebijakan dapat dengan serius menangani dua persoalan tersebut untuk mewujudkan pembangunan SDM yang unggul di Maluku. (Ode Dedy Lion Abdul Azis/ant)
