SATUINDO - Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala BNPP, menekankan pentingnya mengawal pembangunan di daerah perbatasan.
Ia meminta BNPP untuk menyusun konsep pembangunan di daerah perbatasan, terutama di daerah yang menjadi prioritas.
Selain itu, BNPP perlu mengarahkan kementerian/lembaga terkait yang menerima anggaran untuk mendukung pembangunan di daerah perbatasan agar anggaran tersebut digunakan dengan tepat sasaran.
Mendagri mencontohkan contoh kebutuhan seperti cold storage atau bantuan kepada nelayan yang harus mendapatkan dukungan dana dari kementerian yang terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Mendagri menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan di daerah perbatasan.
Jumlah anggaran ini berbeda setiap tahunnya, dengan alokasi sekitar Rp9,4 triliun pada 2020, Rp8,9 triliun pada 2021, Rp10,5 triliun pada 2022, dan Rp7,7 triliun pada 2023. Anggaran ini diperuntukkan kepada sekitar 27 kementerian/lembaga.
Mendagri menekankan bahwa BNPP bertindak sebagai lembaga koordinator, sedangkan penggunaan anggaran dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait.
Koordinasi dengan kementerian/lembaga tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan di daerah perbatasan.
Koordinasi yang baik diharapkan dapat memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan efektif dalam pembangunan di daerah perbatasan. Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 menjadi penting dalam menyamakan persepsi dan evaluasi terhadap program yang telah berjalan serta perencanaan untuk tahun-tahun mendatang.
Ketua Pengarah BNPP, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengatakan bahwa perbatasan negara adalah bagian depan yang mencerminkan wajah dan kemajuan bangsa Indonesia.
Pembangunan di perbatasan terus dilakukan oleh kementerian dan lembaga secara simultan dan terarah di bawah koordinasi BNPP. Menkopolhukam melihat bahwa kondisi perbatasan negara telah mengalami perubahan yang lebih baik, yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (aldi josua)
