SATUMALUKU.ID -- Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara (Malut), Samsuddin Abdul Kadir menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan dalam rangka menghadapi Pilkada serentak 2024.
"Tentunya menjaga keamanan dan kedamaian pilkada bukan hanya tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), melainkan tanggung jawab seluruh pihak," kata Pj Gubernur Malut, Samsuddin Abdul Kadir usai memimpin rapat tindak lanjut Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ternate, Kamis.
Selain itu, Pj. Gubernur juga memaparkan perkembangan Monitoring Center for Prevention (MCP) Malut yang pada Oktober tercatat mencapai angka 49 persen.
Ia meminta pimpinan OPD, khususnya yang terkait dengan delapan area intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk bekerja lebih cepat agar Maluku Utara bisa mencapai zona hijau pada MCP tahun ini.
Rapat ini bertujuan memastikan arahan pemerintah pusat dapat diimplementasikan dengan baik di Malut serta memastikan kesiapan OPD dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.
Di samping itu, Pj. Gubernur menyoroti pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas aparatur negara, terutama melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan publik.
“SOP adalah serangkaian instruksi yang mengatur proses kegiatan pemerintahan, bertujuan menciptakan aparatur yang profesional dan bertanggung jawab,” ujar Samsuddin.
Menurut dia, penyusunan dan penerapan SOP sangat krusial dalam mencapai pelayanan publik yang prima.
Ia menjelaskan bahwa proses ini melibatkan seluruh elemen aparatur yang memahami kondisi dan kebutuhan tempat kerja masing-masing, sehingga pelaksanaan tugas dapat lebih terstruktur dan terukur.
Terkait atensi Presiden Prabowo dalam rakornas, ia juga memaparkan poin-poin yang menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rakornas di Sentul, Bogor. Poin tersebut yakni penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Di samping itu, peningkatan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, dan pengembangan industri kreatif, penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan prestasi olahraga, serta memperkuat peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Serta melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri serta pembangunan yang dimulai dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
.jpeg)
.jpeg)
