SATUMALUKUID -- Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Pemprov Maluku, Syuryadi Sabirin, menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi mendalam terkait penyebab naiknya harga komoditas yang berkontribusi pada inflasi sebesar 2,65 persen secara year on year (yoy) di Kota Ambon pada November 2024.
"Jika kenaikan harga disebabkan oleh komoditas yang dipasok dari luar Maluku, maka kami akan segera menggelar rapat bersama para distributor. Namun, jika komoditas tersebut berasal dari daerah di Maluku, rakor bersama OPD terkait akan dilakukan untuk mengendalikan harga," ujar Sabirin di Ambon.
Sabirin menyoroti meskipun Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan intervensi terhadap Kota Ambon, inflasi tetap mengalami kenaikan.
Sementara itu, dua daerah lainnya, yakni Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah, berhasil menjaga inflasi tetap terkendali meskipun tanpa intervensi dari Pemprov.
"Setelah kita lakukan intervensi, Kota Ambon ternyata masih bermasalah. Inflasi naik menjadi 2,65 persen," tambahnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku, Maritje Pattiwaellapia, mengungkapkan inflasi bulanan (month to month/mtm) di Kota Ambon pada November 2024 tercatat sebesar 0,71 persen.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,10 persen.
"Sejak Juli hingga Oktober 2024, Kota Ambon mengalami deflasi secara mtm. Namun, pada November, kota ini mencatatkan inflasi," jelas Maritje.
Menurut BPS, komoditas utama penyumbang inflasi mtm di Kota Ambon antara lain: ikan cakalang: 0,16 persena, ikan selar: 0,11 persen, tomat: 0,11 persen, bawang merah: 0,07 persen dan sigaret putih mesin: 0,05 persen.
"Langkah koordinasi yang lebih intensif antara Pemprov Maluku, OPD terkait, dan para pelaku distribusi diharapkan mampu menekan inflasi serta menjaga kestabilan harga di Kota Ambon," ujarnya. (Tyo).
.jpeg)
.jpeg)