.jpeg)
SATUMALUKU.ID – Gubernur Maluku terpilih, Hendrik Lewerissa, menggagas program hilirisasi sektor perikanan guna meningkatkan ekonomi daerah dengan memaksimalkan potensi maritim yang dimiliki Maluku.
"Potensi perikanan menjadi fokus dalam pemerintahan kami agar sektor ini dapat dikelola secara maksimal untuk meningkatkan ekonomi daerah," ujar Hendrik di Ambon, Selasa (tanggal).
Hendrik menilai bahwa program hilirisasi perikanan yang diusungnya lebih konkret dan konseptual dibandingkan proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN), yang sebelumnya direncanakan namun batal direalisasikan.
Hilirisasi perikanan mencakup proses pengolahan dan penanganan hasil perikanan guna meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk.
Tahapan ini dimulai dari penerimaan hasil tangkapan, penyortiran, pembersihan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi ke konsumen akhir.
Dengan adanya hilirisasi, pendapatan nelayan dan pengusaha perikanan dapat meningkat, serta menjamin produk perikanan yang aman dan berkualitas tinggi.
Dengan demikian, hilirisasi perikanan menjadi langkah strategis dalam industri perikanan yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Hendrik menegaskan bahwa untuk merealisasikan program hilirisasi perikanan, dibutuhkan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan, pelabuhan terintegrasi, listrik, dan alat komunikasi yang memadai.
"Sebab, dengan terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut, hilirisasi perikanan dapat berjalan dengan optimal. Kita berharap dalam lima tahun ke depan, program ini dapat terealisasi," katanya.
Terkait hal ini, Hendrik telah mengusulkan programnya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), termasuk rencana pembangunan pelabuhan terintegrasi di Maluku.
Konsep pelabuhan ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai aktivitas ekonomi, perikanan, logistik, dan transportasi dalam satu lokasi.
"Pelabuhan terpadu ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat bongkar muat barang, tetapi juga mendukung industri, distribusi, perdagangan, dan pengelolaan logistik secara terintegrasi," jelasnya.
Selain itu, Hendrik menyoroti pentingnya menghentikan kebijakan transshipment (alih muatan) atau perdagangan ikan di atas kapal.
Menurutnya, praktik ini menyebabkan Maluku kehilangan potensi pendapatan hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.
Menurutnya hasil tangkapan dari Laut Maluku, seperti di Aru dan Banda, tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku. Sebagian besar nelayan yang beroperasi di laut Aru adalah nelayan Pantura Jawa.
"Selain itu, transshipment di tengah laut membuat daerah penghasil kehilangan retribusi, sementara pengawasan di wilayah laut Maluku yang luas menjadi sulit," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, menyatakan dukungannya terhadap program hilirisasi perikanan. Ia menegaskan bahwa Maluku memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perikanan nasional.
"Kontribusi produksi perikanan Maluku mencapai 37 persen dari total produksi nasional yang sebesar 12 juta ton. Dengan potensi ini, seharusnya Maluku bisa menjadi pusat perikanan nasional," katanya.
Melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat serta kabupaten/kota, Hendrik berharap program hilirisasi sektor perikanan dapat berjalan efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku. (Tyo)
.jpeg)
