.jpeg)
SATUMALUKU.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku Utara, telah menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp20 miliar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kesepakatan ini dilakukan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembalikan APBD Induk 2025 untuk perbaikan.
Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray, menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung penanganan stunting dan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
“Kemendagri memberikan masukan terkait pos anggaran MBG, termasuk perlunya penyediaan lahan 1.000 hektare untuk mendukung program tanaman pangan,” kata Iqbal pada Rabu (8/1/2025).
Menurutnya, Kemendagri juga meminta agar anggaran MBG digunakan secara proporsional.
Sebagai contoh, 70 persen dari anggaran diutamakan untuk pengadaan makanan bergizi, seperti susu dan telur, sementara 30 persen sisanya dialokasikan untuk kebutuhan operasional.
Untuk merealisasikan program ini, DPRD dan Pemprov sepakat memangkas belanja daerah melalui dua cara utama, yakni efisiensi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Iqbal juga menyarankan agar Pemprov memanfaatkan dana cadangan daerah sebesar Rp35 miliar guna mendukung program ini.
“Efisiensi belanja OPD harus menjadi fokus utama. Dengan pengelolaan yang baik, manfaat program MBG bisa dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Program MBG dirancang untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa, dengan anggaran awal sebesar Rp 10.000 per siswa.
Iqbal menyebut jumlah tersebut tidak mencukupi mengingat tingginya harga bahan pangan di Maluku Utara.
Ia mengusulkan peningkatan anggaran menjadi Rp17.500 per siswa agar kebutuhan gizi tercukupi.
Namun demikian, Iqbal menegaskan regulasi dari pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan penganggaran ini berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Program MBG ini tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi siswa, tetapi juga sebagai langkah nyata mengatasi stunting di wilayah Maluku Utara.
“Dengan alokasi anggaran yang proporsional, program ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar Iqbal.
Kesepakatan ini menunjukkan komitmen DPRD dan Pemprov Maluku Utara dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Program MBG adalah tonggak penting menuju masa depan yang lebih sehat dan berkualitas di Maluku Utara,” tutupnya. (Tyo)
.jpeg)
