Pj Gubernur Malut: Pimpinan OPD Harus Responsif terhadap Kritikan Staf

Share:


SATUMALUKU.ID
-- Penjabat Gubernur Maluku Utara (Malut), Samsuddin Abdul Kadir, meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Maluku Utara untuk lebih responsif terhadap berbagai masukan dan kritikan yang berkaitan dengan kinerja pelayanan publik.

"Saya berharap adanya kerja sama dan kerja cerdas dari seluruh jajaran ASN. Diharapkan pimpinan OPD lebih responsif terhadap masukan atau kritikan staf untuk menjaga stabilitas kinerja internal," ungkap Samsuddin dalam rapat koordinasi (rakor) awal tahun 2025 di Kantor Gubernur Maluku Utara, Ternate, Selasa (7/1/2025).

Rakor tersebut bertujuan untuk menyelaraskan program kerja dan memastikan kesiapan pelaksanaan agenda pemerintahan daerah di tahun 2025.

Samsuddin juga mengingatkan pimpinan OPD untuk memperhatikan dinamika internal yang dapat memengaruhi kinerja.

"Masukan dan kritikan dari staf harus ditanggapi dengan serius. Jangan sampai menjadi bom waktu yang berpotensi mengganggu stabilitas kinerja," tegasnya.

Selain itu, Samsuddin menyampaikan rasa syukur atas kesempatan berkumpul di awal tahun 2025 dalam kondisi sehat. 

Ia menekankan pentingnya refleksi atas kinerja tahun 2024 serta dorongan untuk percepatan pelaksanaan program kerja di tahun yang baru.

"Tahun 2024 penuh dengan berbagai dinamika, baik dari sisi anggaran maupun pengelolaan pemerintahan. Ini menjadi pembelajaran untuk menghadapi tantangan di tahun 2025," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dedikasi seluruh OPD yang telah bekerja keras sepanjang tahun 2024. 

Dalam evaluasi APBD 2024, Samsuddin menjelaskan bahwa anggaran daerah awalnya sebesar Rp4,2 triliun, namun dilakukan rasionalisasi menjadi Rp3,7 triliun demi menyehatkan keuangan daerah.

"Langkah rasionalisasi ini diambil bersama Pj Sekda dan tim TAPD untuk memastikan APBD kita lebih sehat dan dapat diimplementasikan secara maksimal," tambah Samsuddin.

Ia berharap seluruh jajaran OPD terus meningkatkan responsivitas, akuntabilitas, dan kinerja pelayanan publik, sehingga visi pemerintahan yang lebih baik di Maluku Utara dapat tercapai di tahun 2025.(Tyo)


Share:
Komentar

Berita Terkini