.jpeg)
SATUMALUKU.ID -- Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menanggapi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/1/2025).
Dalam survei tersebut, Maluku Utara mencatat skor 57,4 poin, terendah di kategori provinsi, menjadikannya daerah dengan tingkat integritas terendah di Indonesia sepanjang tahun 2024.
Menanggapi hal ini, Samsuddin menegaskan skor rendah ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam tata kelola keuangan dan pemerintahan.
"Hasil SPI ini adalah ‘warning’ bagi kita untuk memperbaiki semua aspek. Jika target pendapatan tinggi tetapi realisasinya tidak tercapai, maka berdampak pada utang yang tidak terbayar. Ketika masyarakat melihat hal ini, mereka bisa berasumsi uangnya dikorupsi. Ini yang harus kita benahi," ujar Samsuddin.
Untuk meningkatkan skor SPI, Samsuddin menekankan pentingnya rasionalisasi APBD agar lebih sehat dan realistis.
"Ketika PAD tidak tercapai sesuai target, banyak program yang tidak bisa dijalankan atau dibayar. Ini yang menimbulkan asumsi negatif di masyarakat. Oleh karena itu, ke depan APBD harus lebih sehat agar kita bisa menjalankan program dengan baik," tegasnya.
Selain itu, Samsuddin memastikan Pemprov Maluku Utara terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai bukti, indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK untuk Pemprov Maluku Utara telah mencapai lebih dari 80 persen.
Sebelumnya, KPK merilis hasil SPI 2024 yang mencatat rata-rata skor nasional sebesar 71,5 poin, naik 0,56 poin dari tahun sebelumnya.
Namun, Maluku Utara mencatat skor 57,4 poin, terendah di kategori provinsi, menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan di daerah tersebut.
Dengan adanya peringatan dari KPK ini, diharapkan langkah-langkah konkret dapat segera dilakukan untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap Pemprov Maluku Utara. (Tyo)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
