SATUMALUKU.ID -- DPRD Provinsi Maluku telah mengagendakan kegiatan pengawasan di 11 kabupaten/kota setelah pelantikan Gubernur terpilih Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 20 Februari 2025.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menjelaskan agenda pengawasan ini telah diputuskan oleh Badan Musyawarah DPRD Maluku dan akan difokuskan pada realisasi program serta kegiatan yang didanai oleh APBD maupun APBN.
"Sesuai keputusan Badan Musyawarah, pengawasan seharusnya dilakukan sejak awal Februari. Namun, karena menunggu pelantikan gubernur terpilih, insya Allah setelah pelantikan pada 20 Februari ini, pengawasan dapat segera dilaksanakan," ujar Irawadi kepada wartawan, Senin (18/2/2025).
Komisi II DPRD Maluku telah menggelar rapat bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti berbagai program yang telah dan akan dijalankan oleh masing-masing OPD.
"Misalnya, dalam program pemberdayaan dan bantuan, harus ada kejelasan data berdasarkan by name by address. Jika ada ketidaksesuaian, maka itu bisa menjadi temuan. Kami sudah menerima seluruh data kegiatan dari mitra OPD dan akan mempelajarinya sebelum melakukan pengawasan di lapangan," tegas Irawadi.
Pengawasan ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap program yang dibiayai oleh APBD dan APBN benar-benar terealisasi sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku. (Tyo)
