SATUMALUKU.ID -- Provinsi Maluku yang kaya akan potensi sumber daya alam laut dan hutan dinilai masih membutuhkan kehadiran pelabuhan tipe A yang terintegrasi dengan sektor industri perikanan maupun sektor strategis lainnya.
"Misalnya untuk mewujudkan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), dibutuhkan pembangunan Ambon New Port. Proyek ini sudah diperjuangkan sejak era dua presiden sebelumnya, namun belum juga terealisasi," ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputy, di Ambon, Senin (15/4/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku bersama DPRD Provinsi Maluku, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Benhur G. Watubun.
Saadiah menjelaskan, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, rencana pembangunan pelabuhan terintegrasi tersebut telah diakomodasi dalam Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) untuk Ambon Integrated Port.
Ia berharap program ini benar-benar diwujudkan secara serius.
"Tadi juga saat rapat dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, kita kembali membicarakan perlunya memperjuangkan pelabuhan ini," katanya.
Lebih lanjut, Saadiah menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI tengah membahas sejumlah isu strategis, termasuk dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Salah satunya adalah pemotongan anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp10 triliun dari total Rp57 triliun.
"Pemangkasan ini tentu memengaruhi beberapa program yang sudah diusulkan, baik oleh pemerintah provinsi, DPRD Maluku, maupun kami di DPR RI," jelasnya.
Ia juga menyoroti berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor pertanian dan perikanan. Padahal, program-program di bidang tersebut sebelumnya telah diperjuangkan secara intensif.
"Kami menyampaikan beberapa catatan kritis dalam rapat komisi terkait DAK, karena banyak program yang akhirnya tidak terlaksana akibat efisiensi anggaran ini," pungkas Saadiah. (Tyo)
.jpeg)
.jpeg)
