SATUMALUKU.ID -- Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, terus menggaungkan pentingnya menjaga perdamaian dan keharmonisan di Bumi Raja-Raja.
Setiap kesempatan digunakan untuk mengajak masyarakat bersatu demi mempertahankan nilai-nilai hidup orang basudara yang telah lama mengakar.
Dalam pernyataannya pada Selasa (15/4/2025), Hendrik mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu dua bulan pasca pelantikan oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, dirinya bersama Wakil Gubernur Abdullah Vanath langsung dihadapkan dengan berbagai dinamika sosial di sejumlah wilayah di Provinsi Maluku.
“Kami memutuskan untuk tidak tinggal diam. Sebagai representasi negara, kami hadir langsung di lokasi-lokasi yang terjadi perselisihan sebagai bentuk kehadiran negara di tengah-tengah rakyatnya,” ujar Gubernur.
Menurutnya, pemimpin daerah tidak boleh lepas tangan saat masyarakat mengalami konflik.
“Sebagai orang tua bagi Maluku, tidak mungkin kita membiarkan anak-anak kita bertikai, berkelahi, bentrok, lalu kita masa bodoh. Kita memilih untuk hadir dan bicara dari hati ke hati,” tegasnya.
Hendrik menegaskan bahwa pendekatan persuasif menjadi pilihan utama, namun penegakan hukum tetap harus dijalankan.
"Kita hidup di Negara Hukum Indonesia. Upaya rekonsiliasi bukan berarti membiarkan pelanggaran hukum tanpa konsekuensi. Hukum harus tetap ditegakkan,” tambahnya.
Ia juga bersyukur karena sebagai Ketua Forkopimda Maluku, koordinasi dengan para pimpinan lembaga lainnya berjalan dengan baik, dengan komitmen yang sama dalam menjaga stabilitas.
“Jika terdeteksi potensi perselisihan, kami berupaya untuk bertindak cepat dan sedini mungkin. Kita semua tahu betapa kelamnya masa lalu yang pernah terjadi di Maluku. Itu cukup menjadi pelajaran berharga,” jelas mantan anggota DPR RI ini.
Kepada generasi muda yang lahir setelah masa konflik, Gubernur menekankan pentingnya pembelajaran sejarah.
"Tidak ada manfaat dari konflik. Yang ada hanyalah penderitaan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak mudah,” ujarnya.
Mengakhiri pernyataannya, Hendrik Lewerissa mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk menjunjung tinggi hukum dan tidak menggeser persoalan pribadi menjadi konflik komunal.
“Percayakan penyelesaian masalah pada pemerintah dan aparat hukum. Jangan membawa masalah pribadi menjadi konflik antar kampung, negeri, apalagi komunitas. Ini Maluku, kita Maluku, katong orang basudara. Potong di kuku rasa di daging, sagu salempeng dibagi dua,” pungkasnya. (Tyo)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)