SATUMALUKU.ID -- Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memaparkan hasil survei kerusakan infrastruktur bertajuk “Lapor Kerusakan Jalan dan Jembatan Malut” dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026.
Dikutip dari TribunTernate, laporan tersebut dihimpun secara daring sejak awal April 2025 dan melibatkan partisipasi ratusan warga dari berbagai pelosok Maluku Utara.
Temuan utama menunjukkan bahwa laporan kerusakan paling banyak berasal dari Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur.
Warga melaporkan berbagai persoalan, mulai dari jalan berlubang dan putus, jembatan reyot, hingga wilayah tanpa jembatan sama sekali—terutama di kawasan rawan banjir dan longsor.
Di Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, misalnya, jalan utama penghubung ke Sidangoli dilaporkan rusak parah dan kerap menjadi penyebab kecelakaan.
“Banyak jalan berlubang dan jembatan yang rusak. Harap segera diperbaiki karena ini jalur penting masyarakat,” tulis Ravena, salah satu pelapor.
Sementara di wilayah Loloda, warga mengungkapkan belum adanya jembatan penyeberangan, memaksa mereka melintasi sungai dengan kendaraan bermotor saat surut, atau menggunakan rakit saat banjir.
“Kami harap Ibu Gubernur melihat langsung kondisi kami,” ungkap Jeffry Dimes dari Desa Laba Kecil.
Kondisi serupa terjadi di Bacan Timur Tengah, Halmahera Selatan, di mana warga melaporkan enam sungai tanpa jembatan permanen.
Jalan penghubung antar desa pun masih berupa tanah dan sirtu yang sangat licin saat hujan.
“Kami menderita bertahun-tahun, anak sekolah pun harus melepas sepatu dan menyeberang sungai,” keluh Masita Jufri dari Desa Tabapoma.
Jalur strategis menuju Bandara Buli di Maba Tengah, Halmahera Timur, juga dilaporkan dalam kondisi rusak dan tergenang, padahal menjadi akses vital ke pusat pemerintahan.
Laporan ini juga mengungkap inisiatif masyarakat dalam melakukan perbaikan darurat secara mandiri, termasuk menimbun jalan rusak dengan dana swadaya.
Fenomena ini mencerminkan kuatnya semangat gotong royong, namun sekaligus menjadi sorotan atas lambatnya respons pemerintah.
Masyarakat berharap Gubernur Sherly Laos menjadikan pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan sebagai program prioritas, dengan dukungan pemerintah pusat dan kerja sama dengan perusahaan melalui skema CSR.
“Perlu langkah cepat dan terukur. Jalan bukan sekadar akses, tapi urat nadi kehidupan warga,” tulis seorang warga dari Bacan Timur.
Dengan pemaparan laporan ini, publik kini menantikan tindak lanjut konkret dari pemerintah, demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di seluruh wilayah Maluku Utara. (Tyo)
