SATUMALUKU.ID – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Bappeda menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Forum ini berlangsung di Hotel Sahid Bela Ternate pada Rabu, 16 April 2025, dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe.
Forum tersebut dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur DPRD, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil.
Kegiatan ini bertujuan menjaring aspirasi publik serta menyusun arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, seiring dengan awal kepemimpinan Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
“Kerangka visi dan misi kami sebagai kepala daerah terpilih akan dituangkan dalam RPJMD 2025–2029. Namun arah dan janji politik mulai diintegrasikan melalui RKPD 2026,” ungkap Sarbin.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan prioritas dalam RKPD 2026 akan meliputi pendidikan gratis, jaminan kesehatan masyarakat, pemberian makanan gratis bagi siswa dan kelompok rentan, pembangunan rumah layak huni, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah.
Sarbin juga menyinggung transformasi birokrasi serta pembangunan kawasan strategis, khususnya penguatan peran Sofifi sebagai ibu kota provinsi dan pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal.
“Konsultasi publik ini bukan sekadar formalitas, tetapi ruang strategis untuk kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan agar arah pembangunan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Pelaksanaan forum di Ternate menuai sorotan dari DPRD Provinsi Maluku Utara. Wakil Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud, menilai kegiatan rapat yang kerap dilakukan di Ternate menyebabkan Kantor Gubernur di Sofifi sepi aktivitas.
“Beberapa hari terakhir terpantau aktivitas rapat yang dipimpin Gubernur lebih banyak dilakukan di Ternate. Padahal kami mendorong agar seluruh aktivitas pemerintahan dilaksanakan di Sofifi, ibu kota provinsi,” ujar Kuntu.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, semestinya kepemimpinan Sherly Laos dapat menjadi contoh dalam menghidupkan kembali Sofifi sebagai pusat administrasi pemerintahan.
Menurutnya, selain berdampak pada minimnya pelayanan publik di ibu kota, rapat-rapat yang digelar di hotel di Ternate juga dinilai kurang efisien dan dapat membebani anggaran daerah.
“Kami harap ke depan rapat-rapat strategis dilaksanakan di Sofifi, agar wajah ibu kota bisa lebih hidup dan menjadi pusat perhatian pembangunan,” pungkasnya. (Tyo)
.jpeg)
.jpeg)
