.jpeg)
SATUMALUKU.ID -- Konflik antarwarga yang kembali mencuat di beberapa wilayah Provinsi Maluku menjadi perhatian serius sejumlah anggota DPRD Maluku.
Berbagai tindak kriminal seperti penembakan, penganiayaan, dan kekerasan lainnya dinilai semakin meresahkan masyarakat serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan antarwarga.
Menanggapi situasi tersebut, anggota DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, mendesak aparat penegak hukum agar bertindak tegas dan adil terhadap para pelaku kejahatan, tanpa pandang bulu.
"Hukum yang ditegakkan secara adil dan tegas merupakan kunci utama dalam menciptakan efek jera dan mencegah tindak kriminal berulang," tegas Wajo dalam rapat paripurna penyerahan LKPJ Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2024 di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Senin (14/04/2025).
Ia mengingatkan bahwa tanpa efek jera, potensi konflik berulang akan terus mengganggu stabilitas keamanan dan menghambat kinerja pemerintah dalam membangun daerah.
“Kami harap penyelesaian tidak hanya bersifat sementara. Harus ada efek jera. Selain itu, masalah tapal batas juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tambahnya.
Senada dengan Wajo, anggota DPRD lainnya dari Fraksi Golkar, Anos Yeremias, mengingatkan bahwa penyelesaian konflik yang bersifat parsial justru akan melemahkan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
Ia mendorong adanya pembangunan pos keamanan seperti Koramil serta penempatan Babinsa di seluruh desa atau negeri di Maluku.
“Dalam catatan kami, dalam sebulan terakhir telah terjadi konflik di lima titik. Ini menjadi pertanyaan: sejauh mana koordinasi Gubernur, Polda Maluku, dan Kodam 15/Pattimura agar ke depan konflik tidak terus terulang?” kata Anos.
Ia juga menyoroti bahwa dari total 1.018 kecamatan di Provinsi Maluku, belum semuanya memiliki Koramil.
Karena itu, dirinya meminta Gubernur untuk segera berkoordinasi dengan Pangdam Pattimura terkait penempatan pos keamanan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.
Sementara itu, politisi Golkar lainnya, Richard Rahakbauw, menegaskan bahwa semua pelaku konflik harus diproses hukum secara tegas.
“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terlibat dan menjadi pemicu konflik harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegas Rahakbauw. (Tyo)
.jpeg)
.jpeg)
